Batam – Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (KOMDIGI) bekerja sama dengan DPR RI menggelar Forum Diskusi Publik dengan tema “Ruang Digital Anak Aman dan Sehat (PP Tunas)”, Senin (10/11/2025).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti sekitar 198 peserta. Acara diawali dengan penampilan Tari Kidung Silayung, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta keynote speech oleh Anggota DPR RI H. Mohamad Sohibul Iman, M.Sc., Ph.D., yang sekaligus membuka webinar tersebut.
Dalam paparannya, Sohibul Iman menyampaikan bahwa pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, memiliki perhatian besar terhadap pentingnya menghadirkan ruang digital yang aman dan sehat bagi anak-anak Indonesia.
“Pemerintah menyadari, berdasarkan data statistik, bahwa sekitar 48 persen pengguna platform digital adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Hal ini tentu menjadi perhatian serius, karena dunia digital tidak sepenuhnya bisa dikendalikan dan banyak pihak memiliki kepentingan bisnis di dalamnya. Baik Presiden maupun DPR memberi perhatian besar terhadap persoalan ini,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa tahun ini Presiden telah menerbitkan PP Tunas, yang secara tegas mengatur para penyelenggara sistem elektronik agar mematuhi ketentuan pemerintah dalam menjaga keamanan data dan konten yang layak bagi anak.
“Para penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses. Jika ada konten yang tidak layak bagi anak, orang tua atau pengguna bisa melaporkannya, dan penyelenggara harus cepat menindaklanjuti laporan tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tanggung jawab menciptakan ruang digital yang sehat tidak hanya berada di tangan penyelenggara sistem elektronik, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Sesi selanjutnya menghadirkan Dr. Ir. Endah Murtiana Sari, ST., MM. sebagai pemateri kedua. Ia menjelaskan bahwa digitalisasi harus disikapi secara positif agar dapat mendorong anak-anak menjadi pribadi unggul, adaptif, dan kreatif melalui teknologi.
“Dengan adanya PP Tunas, kita memiliki peran strategis sebagai penyambung kebijakan pemerintah dan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui literasi digital. Kita dapat berbagi pengetahuan kepada keluarga, komunitas, dan lingkungan dengan cara yang positif,” tuturnya.
Endah menjelaskan, dasar hukum PP Tunas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.
“Anak-anak adalah aset berharga bangsa yang harus dilindungi dan diarahkan. PP Tunas menjadi langkah nyata pemerintah untuk melindungi anak dari dampak negatif ruang digital, seperti konten berbahaya di media sosial, media online, maupun game online,” ujarnya.
Data menunjukkan bahwa 4,33% anak berusia di bawah 1 tahun, 33,08% anak usia 1–4 tahun, dan 51,19% anak usia 5–6 tahun sudah mengakses internet. Fakta ini menunjukkan bahwa dunia digital telah sangat dekat dengan anak usia dini.
“Tujuan utama PP Tunas adalah memberikan perlindungan bagi anak di ruang digital, mewujudkan tata kelola sistem elektronik yang ramah anak, serta mendorong peran aktif orang tua, wali, dan masyarakat,” jelasnya.
Pemateri ketiga, Dani Mulyana, S.Pd., M.Pd., selaku Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, menyoroti perubahan pola bermain anak di era digital.
“Dulu anak-anak bermain di lapangan, kini banyak waktu mereka dihabiskan di depan layar — belajar, bermain game, atau bersosialisasi melalui media digital,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa generasi saat ini termasuk dalam kategori generasi stroberi, yaitu generasi yang kreatif dan memiliki nilai estetika tinggi, tetapi cenderung kurang tangguh menghadapi tekanan.
“Permasalahan lain yang muncul adalah kecanduan gawai. Sekitar 31,4% remaja di Jakarta mengalami kecanduan internet, tujuh dari sepuluh remaja putri kecanduan media sosial, dan sembilan dari sepuluh remaja putra kecanduan game online,” tutupnya.
