Batammoranews.com, kamis 29 Oktober 2026
JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memastikan upaya pemulihan di wilayah terdampak terus berjalan sesuai rencana. Fokus penanganan mencakup perbaikan infrastruktur serta pemulihan fasilitas dan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta fasilitas UMKM pascabencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (28/10/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Apri Artoto.
Berdasarkan dokumen rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi, proses pemulihan pascabencana di Sumatera direncanakan berlangsung selama periode 2026–2028.
Tito menegaskan, percepatan pemulihan akan terus dilakukan sesuai dengan tahapan dan kebutuhan di lapangan.
“Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatera terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, Kementerian PU memiliki peran penting dalam penanganan infrastruktur yang terdampak bencana. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi jalan, sungai, jembatan, hingga fasilitas pendidikan.
Salah satu persoalan yang membutuhkan penanganan serius adalah sedimentasi sungai. Penumpukan material di aliran sungai berpotensi meningkatkan risiko banjir apabila tidak segera ditangani, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
“Karena sedimen ini kalau tidak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi,” kata Tito.
Menurutnya, pemulihan pascabencana membutuhkan waktu dan upaya berkelanjutan karena dampak bencana di Sumatera cukup luas. Tantangan semakin besar ketika bencana susulan, seperti banjir, kembali merusak infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki.
Meski demikian, Tito menegaskan bahwa proses penanganan akan terus dilanjutkan demi melindungi masyarakat di wilayah terdampak.
“Tapi itu tantangannya kita, kita enggak akan berhenti untuk menangani dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto memaparkan perkembangan penanganan infrastruktur selama 2026. Cakupan pekerjaan meliputi jaringan irigasi, sungai, jembatan nasional, jalan nasional, serta fasilitas kesehatan dan peribadatan.
Ia menyatakan, upaya pemulihan akan terus didorong agar pelaksanaannya tidak hanya mengutamakan kecepatan, tetapi juga ketepatan sasaran dan keberlanjutan.
“Proses pemulihan akan terus kami dorong agar tidak hanya cepat tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa kementeriannya berfokus pada pemulihan kegiatan usaha masyarakat di tiga provinsi terdampak bencana.
Program yang disiapkan mencakup empat langkah utama, yakni penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi 200.000 usaha mikro, pengadaan alat produksi, pemberdayaan UMKM, serta penyediaan layanan Klinik UMKM Bangkit.
Maman menyampaikan bahwa pelaksanaan program-program tersebut telah berjalan secara bertahap di daerah terdampak. Upaya ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha kembali menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus mendukung pemulihan penghidupan masyarakat setelah bencana.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PRR terus mengawal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera, baik pada sektor infrastruktur maupun pemulihan ekonomi masyarakat. Proses tersebut direncanakan berlangsung hingga 2028 sesuai dengan rencana induk yang telah ditetapkan.
Sumber : Satgas PRR
