Batammoranews.com, minggu 22 November 2026

Scroll Untuk Lanjut Membaca

BATAM– Forum Wartawan Batam (FWB) menggelar Pelatihan Jurnalistik Lingkungan Hidup bertema “Jurnalisme Lingkungan dan Penegakan Hukum” di Cypress Room, Aston Batam Hotel & Residences, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 36 peserta tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi wartawan dalam mengawal berbagai persoalan lingkungan hidup, investasi, serta penegakan hukum di Kota Batam.

Pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri, praktisi jurnalistik investigasi, Perhimpunan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (PTALI) Kepri, serta praktisi hukum.

Materi yang diberikan meliputi hubungan antara lingkungan hidup dan investasi, peran pers dalam pengawasan publik, regulasi lingkungan, pembuktian ilmiah dugaan pencemaran, hingga aspek pertanggungjawaban hukum.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum FWB Rudiarjo Pangaribuan, didampingi Sekretaris Alisyahman Saragih dan Bendahara Endang Agustin.

Dalam sambutannya, Rudiarjo menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi. Ia berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan kapasitas wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistik, terutama ketika mengangkat persoalan lingkungan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, memberikan edukasi, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Polda Kepri Soroti Hubungan Lingkungan, Pers, dan Investasi Batam

Pemaparan materi diawali oleh Ipda Rafi Arya Yudhantara, S.Tr.K., M.Si., Ps. Panit 1 Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri, dengan tema “Lingkungan Hidup, Pers, dan Masa Depan Investasi Batam”.

Dalam paparannya, ia menjelaskan posisi strategis Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, pelabuhan, serta salah satu pusat investasi nasional.

Besarnya potensi investasi Batam ditopang oleh keberadaan kawasan industri, manufaktur, galangan kapal, logistik, dan berbagai kawasan ekonomi strategis. Namun, perkembangan industri dan pembangunan tersebut juga membawa konsekuensi terhadap kondisi lingkungan hidup.

Dalam bahan presentasinya, Ditreskrimsus Polda Kepri menyoroti tekanan pembangunan terhadap kualitas lingkungan, termasuk kawasan pesisir, laut, hutan, mangrove, serta daya dukung lahan.

Materi tersebut turut menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penataan dan pengelolaan lingkungan. Penerapan regulasi yang jelas dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Di sisi lain, pers memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai persoalan lingkungan secara objektif dan berimbang.

Pemberitaan yang akurat dan konstruktif dinilai dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap Batam. Dengan demikian, perlindungan lingkungan dan kepastian hukum bukan semata-mata menjadi pembatas investasi, melainkan bagian penting dalam membangun iklim investasi yang berkelanjutan.

Jurnalistik Investigasi Menuntut Penelusuran dan Verifikasi Mendalam

Materi selanjutnya disampaikan Sholihul Abidin, S.Sos.I., M.I.Kom., yang membahas teknik dan prinsip jurnalistik investigasi.

Ia menjelaskan bahwa kerja investigasi membutuhkan proses penelusuran yang mendalam, sistematis, dan independen. Wartawan tidak cukup hanya mengandalkan satu sumber informasi, tetapi harus menguji setiap keterangan melalui dokumen, data, saksi, serta bukti pendukung lainnya.

Dalam peliputan investigasi, wartawan juga dituntut mampu membedakan fakta, dugaan, opini, dan interpretasi. Verifikasi informasi, penerapan Kode Etik Jurnalistik, serta pemberian kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan atau hak jawab merupakan bagian penting dalam proses pemberitaan.

Pendekatan investigasi tersebut dinilai relevan dalam peliputan lingkungan, terutama untuk menelusuri dugaan pencemaran, kerusakan ekosistem, dampak aktivitas industri, hingga kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

PTALI Kepri Bahas Regulasi hingga Pembuktian Pencemaran

Sesi berikutnya menghadirkan tiga pemateri dari PTALI Kepri dengan Azhari Hamid, M.Eng., bertindak sebagai moderator.

Materi pertama disampaikan Emerson Tarihoran, S.H., M.M., dengan tema “Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia dan Batam”.

Emerson menguraikan kerangka hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Ia juga menjelaskan sejumlah instrumen pengelolaan lingkungan, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Selain aspek perizinan, pembahasan mencakup kewajiban pemerintah dalam melakukan pengawasan, hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan.

Selanjutnya, Ir. Dendi Purnomo menyampaikan materi bertajuk “Lingkungan Hidup: Bukan Sekadar Isu Hijau”.

Dendi menekankan bahwa persoalan lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan penghijauan atau pelestarian alam, tetapi merupakan sistem penopang kehidupan yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi.

Air, udara, tanah, habitat, serta keanekaragaman hayati merupakan bagian dari sistem yang menopang kehidupan. Kondisi lingkungan juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan, keselamatan, ruang hidup, dan kualitas hidup masyarakat.

Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan tantangan perkembangan Batam, mulai dari pertumbuhan penduduk dan industri, keterbatasan sumber air baku, pengelolaan sampah, hingga meningkatnya kebutuhan sumber daya.

Menurutnya, pemberitaan lingkungan tidak seharusnya berhenti pada laporan mengenai pencemaran atau kerusakan. Wartawan perlu menelusuri sumber aktivitas, keputusan yang melatarbelakangi, tekanan terhadap lingkungan, perubahan yang terjadi, hingga dampaknya bagi masyarakat.

Pertanyaan mengenai siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung risiko juga menjadi bagian penting dalam peliputan lingkungan.

Sementara itu, Dina Iriana, S.T., M.T., menyampaikan materi ketiga bertajuk “Pentingnya Sampling Kualitas Lingkungan”.

Dina menjelaskan bahwa pengambilan sampel atau sampling merupakan tahapan penting untuk mengetahui kondisi lingkungan sekaligus menyediakan bukti ilmiah dalam penanganan dugaan pencemaran.

Pengujian dapat dilakukan terhadap kualitas air, udara, dan tanah dengan menggunakan parameter sesuai dugaan sumber pencemaran. Untuk kualitas air, misalnya, pemeriksaan dapat mencakup pH, BOD, COD, TSS, dan kandungan logam berat. Sementara untuk udara, parameter yang dapat diuji antara lain PM2.5, PM10, SO₂, NO₂, dan CO.

Proses sampling harus dilakukan secara terukur, mulai dari penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel, pemilihan parameter, penggunaan metode standar, hingga dokumentasi dan pengamanan sampel.

Sampel selanjutnya diuji di laboratorium yang kompeten sesuai ruang lingkup pengujiannya. Hasil pemeriksaan kemudian dibandingkan dengan baku mutu lingkungan untuk mengetahui kondisi kualitas lingkungan.

Hasil sampling tersebut dapat menjadi salah satu dasar ilmiah dalam pengawasan, pengendalian pencemaran, penegakan hukum, serta upaya pemulihan lingkungan.

Diki Zukriardi Bedah Regulasi dan Kewenangan Pengelolaan Lingkungan di Batam

Pada sesi pemaparan terakhir, Diki Zukriardi menyampaikan materi bertajuk “Anatomi Regulasi Lingkungan Hidup di Batam”.

Dalam presentasinya, Diki menguraikan susunan regulasi lingkungan hidup di Batam yang terdiri atas berbagai tingkatan peraturan, mulai dari UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga produk hukum daerah dan ketentuan khusus Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Salah satu pokok pembahasan yang ditekankan adalah bahwa banyaknya regulasi tidak otomatis menjamin keberhasilan perlindungan lingkungan. Keselarasan aturan, kejelasan pembagian kewenangan, serta pelaksanaan perlindungan ekologis di lapangan menjadi faktor yang tidak kalah penting.

Diki menjelaskan bahwa tata kelola lingkungan di Batam melibatkan empat unsur pemerintahan, yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, dan BP Batam.

Keberadaan sejumlah institusi tersebut menuntut kejelasan fungsi dan koordinasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan maupun pengawasan lingkungan.

Ia juga menyoroti kekhususan rezim KPBPB Batam yang memiliki pengaturan tersendiri terkait kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Mengacu pada Permen LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025, Diki menjelaskan bahwa Kepala BP Batam memiliki kewenangan menerbitkan Persetujuan Lingkungan untuk rencana usaha atau kegiatan yang lokasi tapaknya berada dalam delineasi KPBPB Batam.

Namun, kewenangan tersebut tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan alamat administratif. Letak koordinat proyek, batas delineasi kawasan, jenis kegiatan, serta dasar kewenangan pejabat penerbit harus diperiksa secara cermat.

Dalam konteks tersebut, kekhususan KPBPB bukan berarti menghapus kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Diki juga mengingatkan pentingnya membedakan kesesuaian tata ruang dengan kelayakan lingkungan. Suatu kegiatan yang sesuai dengan peruntukan ruang belum tentu secara otomatis memenuhi persyaratan kelayakan ekologis.

Pembahasan turut mencakup KLHS, AMDAL, UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan, pengawasan, hingga penerapan sanksi administratif.

Menurut materi yang dipaparkan, Persetujuan Lingkungan bukanlah akhir dari kewajiban pelaku usaha. Pelaksanaan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan tetap harus diawasi dan hasilnya dapat diverifikasi.

Diki juga menguraikan pentingnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terutama di tengah perkembangan Batam yang terus mengalami pertumbuhan industri dan pembangunan.

Sejumlah persoalan strategis yang perlu mendapat perhatian meliputi ketersediaan air baku, kawasan resapan, tata air, wilayah pesisir dan laut, beban pencemaran, serta dampak kumulatif aktivitas pembangunan.

Dalam hal pembuktian, ia mengingatkan bahwa data lingkungan merupakan dasar verifikasi, bukan vonis. Dugaan pelanggaran tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan satu indikator atau satu periode pemantauan.

Aspek pertanggungjawaban juga menjadi bagian penting dalam pemaparannya. Diki membedakan tanggung jawab administratif, perdata, pidana, dan tanggung jawab pejabat pemerintahan. Masing-masing memiliki dasar hukum, unsur, serta standar pembuktian yang berbeda.

Ia turut menyinggung prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan ruang lingkup kegiatan, kerugian, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pada bagian akhir, Diki menegaskan bahwa kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan kepastian ekologis. Kekhususan tata kelola Batam seharusnya menghasilkan koordinasi yang lebih terintegrasi, bukan justru membuat tanggung jawab pengawasan lingkungan menjadi kabur.

Bagi wartawan, materi tersebut memberikan landasan untuk menguji persoalan lingkungan melalui enam pertanyaan mendasar, yakni di mana lokasi dan bagaimana status ruang suatu kegiatan, apa dasar keputusan dan persetujuannya, siapa pejabat yang berwenang, apakah daya dukung dan daya tampung telah diperhitungkan, siapa yang melakukan pengawasan, serta siapa yang bertanggung jawab menghentikan pelanggaran dan memulihkan dampaknya.

Pers juga diingatkan untuk membedakan dokumen, data, temuan teknis, dugaan, dan kesimpulan hukum dalam setiap pemberitaan.

Dengan demikian, kerja jurnalistik lingkungan tidak hanya mengungkap adanya persoalan, tetapi juga menelusuri aspek regulasi, kewenangan, proses pengawasan, hingga pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.

**Peserta Mendapat Sertifikat dan Tiket UKW**

Ketua Panitia, Iwan Fajar, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan, khususnya dalam meliput persoalan lingkungan hidup.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta semakin memahami bagaimana menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, khususnya dalam mengawal persoalan lingkungan hidup. Wartawan harus mampu menyajikan informasi berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, serta tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik,” ujarnya.

Selain memperoleh materi dari para narasumber, peserta juga mendapatkan sertifikat keikutsertaan. Panitia turut menyiapkan tiket bagi peserta untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026.

Melalui kegiatan ini, FWB berharap wartawan semakin memiliki kapasitas untuk mengungkap berbagai persoalan lingkungan secara kritis, berimbang, dan bertanggung jawab.

Penguatan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendorong pers menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus mengawal perlindungan lingkungan hidup, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat.