Batammoranews.com, jumat 23 Oktober 2026
BATAM — Pemadaman listrik yang melanda Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026 kembali menyoroti pentingnya ketahanan energi di Kepulauan Riau. Di tengah peristiwa tersebut, kebijakan ekspor gas bumi ke Singapura turut menjadi perhatian, terutama terkait jaminan ketersediaan energi bagi pembangkit listrik dan industri dalam negeri.
Sekretaris Projo Kepulauan Riau, Herdiansyah, S.T., menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ekspor gas bumi agar pemenuhan kebutuhan domestik tetap menjadi prioritas. Menurutnya, desakan tersebut telah disampaikan sejak Juni 2026, jauh sebelum Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga.
Bagi Kepulauan Riau, persoalan gas bumi bukan sekadar perdagangan energi lintas negara. Ketersediaan pasokan yang memadai juga berkaitan dengan keandalan pembangkit listrik, keberlangsungan industri, iklim investasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Meski demikian, hubungan antara ekspor gas dan pemadaman listrik tidak dapat disimpulkan secara langsung tanpa bukti teknis yang mendukung. Evaluasi kebijakan ekspor dan penyelidikan penyebab blackout merupakan dua persoalan berbeda yang perlu dikaji berdasarkan data.
Bahlil Buka Opsi Evaluasi Kontrak Ekspor Gas
Pernyataan Bahlil Lahadalia pada 21 Oktober 2026 mengenai kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas bumi menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pengelolaan energi nasional.
Sikap tersebut berkaitan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia memperkuat kemampuan bertahan menghadapi tekanan dan ketidakpastian global. Dalam konteks energi, pemenuhan kebutuhan domestik menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan sebelum pemerintah memutuskan kelanjutan kontrak ekspor.
Namun, pernyataan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan langkah yang konkret dan terukur.
Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kebutuhan gas domestik dihitung, berapa volume pasokan yang tersedia, bagaimana pembagian alokasinya, serta kontrak ekspor mana yang memungkinkan untuk dievaluasi ketika kebutuhan dalam negeri meningkat.
Bagi Batam, kepastian pasokan gas memiliki arti strategis. Sebagai kawasan industri yang terus berkembang, Batam membutuhkan energi yang andal untuk menopang kegiatan manufaktur, investasi, pusat data, dan berbagai sektor usaha lainnya.
Ketidakpastian pasokan energi dapat meningkatkan biaya operasional, mengganggu aktivitas produksi, dan memengaruhi daya saing kawasan industri.
Karena itu, apabila data menunjukkan kebutuhan domestik belum terpenuhi secara memadai, pemerintah perlu mengkaji kembali prioritas alokasi gas sebelum memutuskan perpanjangan kontrak ekspor, dengan tetap memperhitungkan aspek hukum dan kemampuan infrastruktur.
Blackout Batam–Bintan, Gangguan Jaringan Harus Dipisahkan dari Persoalan Pasokan Gas
Pemadaman listrik pada 12 Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa keandalan sistem kelistrikan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan dunia usaha.
Dalam perkembangan penyelidikan yang diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri mendalami gangguan di Gardu Induk Sei Harapan, termasuk dugaan kelalaian dalam pengamanan instalasi dan tidak optimalnya sistem proteksi. Lima orang dilaporkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Temuan itu perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkuat pengamanan instalasi dan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan.
Namun, gangguan jaringan listrik tidak serta-merta membuktikan adanya kekurangan pasokan gas. Demikian pula, keberadaan kontrak ekspor gas ke Singapura tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa ekspor tersebut menjadi penyebab blackout.
Kedua persoalan itu harus diperiksa berdasarkan data dan mekanisme teknis masing-masing.
Di sisi lain, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa pasokan bahan bakar bagi pembangkit listrik tersedia secara cukup dan berkelanjutan. Informasi mengenai penurunan pasokan gas akibat pemeliharaan fasilitas pemasok atau sumur gas, jika terjadi, juga perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait.
Berapa volume pasokan yang berkurang? Berapa lama pemeliharaan berlangsung? Apakah tersedia pasokan alternatif? Apakah kondisi tersebut berdampak terhadap operasional pembangkit?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk dijawab melalui data teknis dari pihak pemasok gas dan pengelola pembangkit.
Dengan demikian, evaluasi ketahanan energi tidak cukup hanya berfokus pada jaringan transmisi, gardu induk, dan sistem proteksi. Ketersediaan bahan bakar, kapasitas pembangkit, keandalan distribusi, serta kesiapan menghadapi gangguan juga perlu diperiksa secara menyeluruh.
Projo Kepri Mengaku Sudah Mengingatkan Sejak Juni
Sekretaris Projo Kepri, Herdiansyah, S.T., mengatakan pihaknya telah mendorong peninjauan kebijakan ekspor gas bumi ke Singapura sejak Juni 2026.
Ia meminta pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara ekspor apabila langkah tersebut memang diperlukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri.
“Sudah saatnya pemerintah meninjau ulang kebijakan ekspor gas bumi ke Singapura. Kami mendorong penghentian sementara ekspor gas agar kebutuhan energi dalam negeri, khususnya Batam dan Kepulauan Riau, dapat diprioritaskan terlebih dahulu,” demikian sikap yang disampaikan Herdiansyah dalam desakan sebelumnya.
Menurutnya, kebijakan energi harus menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional, menjaga keberlangsungan industri, dan memastikan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
Herdiansyah, yang akrab disapa Dado, juga menilai posisi strategis Batam dalam jaringan distribusi gas menuju Singapura perlu diimbangi dengan jaminan pasokan yang memadai untuk kebutuhan domestik.
“Ketika industri membutuhkan energi yang kompetitif dan PLN membutuhkan pasokan gas yang stabil, seharusnya sumber daya alam kita terlebih dahulu dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Jangan sampai daerah yang menjadi pintu gerbang ekspor justru tidak menikmati manfaat maksimal dari sumber daya yang dimilikinya,” tegas Dado dalam pernyataan sebelumnya.
Bagi Projo Kepri, persoalan tersebut bukan berarti Indonesia harus menutup perdagangan energi dengan negara tetangga tanpa pertimbangan matang.
Inti tuntutannya adalah perlunya evaluasi kebijakan berdasarkan kebutuhan nasional, ketersediaan pasokan, dan manfaat ekonomi yang diterima Indonesia.
Gas Natuna, Singapura, dan Kebutuhan Energi Batam
Kepulauan Riau memiliki posisi strategis dalam perdagangan gas bumi regional. Salah satu infrastruktur pentingnya adalah West Natuna Transportation System (WNTS), yang menghubungkan produksi gas dari wilayah Natuna dengan pasar energi regional, termasuk Singapura.
Data yang dirujuk dalam bahan pembahasan Komisi XII DPR RI menyebut produksi gas pada sistem WNTS sekitar 190 juta kaki kubik standar per hari atau MMSCFD. Dari angka tersebut, sekitar 150–160 MMSCFD disebut mengalir ke Singapura.
Sementara itu, alokasi gas yang dipersiapkan bagi Batam melalui konektivitas WNTS–Pulau Pemping disebut sekitar 110 BBTUD, dengan pembagian sekitar 80 BBTUD untuk PLN Batam dan 30 BBTUD untuk industri.
Angka-angka tersebut perlu diverifikasi menggunakan data terbaru Kementerian ESDM, SKK Migas, serta dokumen alokasi dan realisasi penyaluran gas. Produksi gas, volume ekspor, alokasi domestik, dan realisasi pasokan merupakan indikator berbeda yang tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa penjelasan mengenai sumber, periode, dan satuan pengukurannya.
Karena itu, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bukan semata-mata berapa banyak gas yang diekspor, melainkan apakah kebutuhan pembangkit listrik dan industri di Batam telah terpenuhi secara memadai.
Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana proyeksi kebutuhan gas domestik untuk beberapa tahun ke depan diperhitungkan dalam penentuan volume ekspor dan perpanjangan kontrak.
Transparansi neraca gas akan membantu masyarakat memahami ketersediaan sumber daya, komitmen penjualan, kebutuhan dalam negeri, dan kemampuan infrastruktur distribusi.
Tanpa data yang jelas, perdebatan mengenai ekspor gas berisiko hanya menjadi pertentangan pernyataan, sementara masyarakat dan pelaku usaha membutuhkan kepastian pasokan energi.
Kontrak Ekspor Perlu Dievaluasi Berdasarkan Data dan Hukum
Ekspor gas bumi ke Singapura merupakan bagian dari perdagangan energi dan hubungan ekonomi regional Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan tidak berarti pemerintah dapat serta-merta menghentikan seluruh kontrak yang masih berlaku.
Setiap keputusan harus mempertimbangkan ketentuan kontrak, dasar hukum, konsekuensi finansial, kapasitas infrastruktur, dan kepentingan perdagangan kedua negara.
Namun, kontrak jangka panjang juga tidak seharusnya menutup ruang evaluasi ketika kebutuhan energi nasional berubah.
Pemerintah dapat memetakan kontrak yang mendekati masa berakhir, mengkaji kemungkinan tidak memperpanjang kontrak tertentu, serta mengevaluasi penyesuaian volume ekspor apabila dimungkinkan berdasarkan ketentuan hukum dan kemampuan teknis.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur distribusi gas ke Batam, meningkatkan keandalan pasokan bagi pembangkit, dan memastikan kebutuhan industri diperhitungkan secara transparan.
Evaluasi juga perlu membandingkan manfaat ekonomi dari ekspor dengan manfaat penggunaan gas di dalam negeri, termasuk nilai tambah industri, keberlangsungan lapangan kerja, penerimaan negara, dan daya saing ekonomi.
Dengan pendekatan tersebut, keputusan mengenai ekspor gas dapat diambil berdasarkan kepentingan strategis nasional, bukan sekadar sentimen sesaat.
Projo Kepri Minta Pemerintah Menindaklanjuti Evaluasi
Projo Kepri menilai pernyataan Bahlil mengenai kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang jelas.
Pemerintah diharapkan menjelaskan kontrak mana yang akan dievaluasi, bagaimana kebutuhan domestik dihitung, serta langkah apa yang disiapkan untuk memperkuat jaminan pasokan gas bagi pembangkit listrik dan industri.
Koordinasi juga diperlukan antara Kementerian ESDM, SKK Migas, PLN, PLN Batam, PGN, pemerintah daerah, dan pelaku industri pengguna gas.
Projo Kepri memandang penghentian sementara atau pembatasan ekspor patut dikaji apabila data menunjukkan kebutuhan domestik belum terpenuhi. Pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan ketentuan hukum, kesiapan infrastruktur, dan konsekuensi ekonomi.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan energi tidak cukup diukur dari nilai ekspor yang dihasilkan. Pemerintah juga harus mampu menjaga keandalan pasokan energi, mendukung keberlangsungan industri, dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari sumber daya alam nasional.
Batam dan Kepulauan Riau tidak boleh hanya dipandang sebagai wilayah strategis dalam jalur perdagangan energi internasional. Daerah ini juga merupakan pusat industri dan tempat masyarakat menggantungkan kehidupan serta mata pencaharian.
Jika pemerintah menyatakan Indonesia harus memperkuat ketahanan dalam menghadapi ketidakpastian global, kebijakan energi perlu membuktikannya melalui perencanaan yang terukur, data yang transparan, dan jaminan pasokan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Peringatan Projo Kepri, sebagaimana disampaikan Herdiansyah, telah disuarakan sejak Juni 2026. Kini, setelah pemerintah membuka kemungkinan mengevaluasi perpanjangan kontrak ekspor gas, publik menantikan tindak lanjut yang nyata.
Sebab, pengelolaan kekayaan energi nasional bukan hanya tentang apa yang dapat dijual ke luar negeri, melainkan juga tentang bagaimana sumber daya tersebut mendukung keandalan listrik, menjaga produktivitas industri, dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
