Batammoranews.com, Selasa 26 Mei 2026
Batam – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Kepulauan Riau menggelar pengukuhan pengurus masa bakti 2026–2031 yang dilaksanakan di Gedung Graha Pena, Batam Center, Senin (25/05/2026).
Kegiatan pengukuhan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PERPADI, Ir. Sutarto Alimoeso, MM, sekaligus melantik Ketua DPD PERPADI Kepri beserta seluruh jajaran pengurus terpilih.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kepri yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kapolda Kepri yang diwakili Dirkrimsus Kombes Pol. Silvester M.M Simamora, S.I.K., M.H., Kepala Balai Penerapan dan Riset Modernisasi Pertanian, Kodam I/Bukit Barisan yang diwakili Kolonel Laut Akhmad Iqbal, Korem 033/Wira Pratama yang diwakili Komandan Detasemen Polisi Militer Letkol CPM Dela Guslapa, Wali Kota Batam yang diwakili Asisten II Pemko Batam Bidang Ekonomi dan Pembangunan Suhar, Kepala BP Batam yang diwakili Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan Dr. Sudirman Saad, S.H., M.H., Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus, Bea Cukai Batam, serta para undangan lainnya.
Ketua Umum PERPADI, Ir. Sutarto Alimoeso, MM mengatakan organisasi ini harus berperan aktif dalam rangka menjaga stabilisasi pangan, khususnya beras di Kepri. Tentunya hal tersebut perlu disinergikan dengan pemerintah daerah maupun seluruh komponen masyarakat yang ada di Kepri maupun di luar Kepri.
“Dalam penanganan beras kita harus kolaborasi dan bersinergi, sehingga kualitas dan harganya terjaga dengan baik, kontinuitas juga terjaga dengan baik, karena pemerintah akan bertekad untuk swasembada, agar kita tidak mengandalkan pasokan beras dari luar lagi,” ujarnya.
“Persaingan-persaingan di lapangan ini harus kita jaga, jangan sampai pemerintah juga ikut bersaing di dalam rangka pengadaan pada saat begini. Caranya pemerintah berhenti dulu dan mengeluarkan cadangannya untuk mengisi kekurangan,” lanjutnya.
Samsul, S.H., selaku Ketua DPD PERPADI Kepri juga menyampaikan bahwa seluruh pihak harus menjaga stabilisasi pangan agar kualitas dan harga tetap terjaga, mengingat pemerintah Indonesia saat ini tengah menggalakkan program swasembada pangan.
“Berdasarkan kunjungan kami ke daerah-daerah penghasil gabah di Lampung dan Jawa Barat, kita temukan bahwa memang ada gabah itu naik, sehingga beras yang sampai ke sini kita stabilisasi, artinya harganya itu bisa diterima oleh masyarakat,” ucapnya.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi, khususnya di wilayah Kepulauan Riau, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan lahan sawah, alih fungsi lahan pertanian, hingga keterbatasan teknologi yang menjadi hambatan.
“Oleh karena itu, menjaga dan mempertahankan pencapaian yang diperoleh dalam swasembada, potensi perekonomian, dan ketahanan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah tetapi juga seluruh elemen masyarakat,” lanjutnya.
“Indonesia mampu menjaga ketahanan nasional. Dalam kesempatan ini kami memohon untuk senantiasa dukungan dan bimbingan dari pemerintah provinsi dan daerah demi terlaksananya dan suksesnya program ini. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mendukung sektor pertanian demi masa depan bangsa yang lebih mandiri dan sejahtera,” tutupnya.A/AMB
