Batammoranews.com, minggu 22 November 2026
BATAM – Perselisihan hubungan industrial terkait pengakhiran hubungan kerja terhadap David Pratama, mantan Account Receivable Officer (ARO) yang ditempatkan di perusahaan pembiayaan PT Bussan Auto Finance (BAF) Area Batam, mendapat perhatian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Melayu Bersatu (LMB) Kepulauan Riau.
David, yang diketahui merupakan anggota DPP LMB Kepri, mengadukan persoalan ketenagakerjaan yang dialaminya kepada jajaran pimpinan organisasi. Ia berharap hak-haknya sebagai pekerja dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
David mengaku telah menghubungi Panglima Utama DPP LMB Kepri, Dato’ Farizal, pada Sabtu (21/11/2026) malam untuk meminta pendampingan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan tersebut.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Dato’ Farizal membenarkan adanya komunikasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa organisasi telah menugaskan Ketua Divisi SDM dan Ketenagakerjaan DPP LMB Kepri, Dato’ Amirul Khalis Manik, untuk mempersiapkan langkah advokasi.
Menindaklanjuti penugasan itu, Dato’ Amirul Khalis Manik menyatakan kesiapannya mendampingi David dalam memperjuangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut.
Ia berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum, asas keadilan, serta etika dalam penyelesaian hubungan industrial.
Sejumlah Persoalan Menjadi Sorotan
Dalam perkara ini, terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian pihak pekerja dan organisasi pendamping.
Pertama, terkait tanggung jawab masing-masing perusahaan dalam hubungan kerja tersebut. David menyampaikan bahwa selama bekerja berdasarkan perjanjian dengan PT Kobus Smart Service, dirinya ditempatkan di kantor operasional PT BAF Area Batam.
Ia berharap terdapat kejelasan mengenai tanggung jawab para pihak, khususnya terkait pengakhiran hubungan kerja dan penyelesaian hak-haknya.
Kedua, mengenai keberadaan PT Kobus Smart Service sebagai perusahaan penyedia jasa alih daya (outsourcing). Berdasarkan informasi yang disampaikan David, perusahaan tersebut berkantor di Jakarta dan belum diketahui adanya kantor perwakilan operasional di Batam. Kondisi ini dinilai menyulitkan komunikasi dan koordinasi secara langsung dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.
Ketiga, fungsi pengawasan ketenagakerjaan oleh instansi terkait juga menjadi perhatian. Pihak pekerja berharap Disnaker dapat menjalankan kewenangannya dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan serta memastikan pemenuhan hak-hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Kronologi Hubungan Kerja hingga Perselisihan PHK
Berdasarkan dokumen perjanjian kerja, surat keputusan pengakhiran hubungan kerja, serta berkas permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial yang diperoleh, berikut rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.
21 Oktober 2025
David Pratama menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 14316/KSS/HR-R/PKWT12/X/2025 dengan PT Kobus Smart Service. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Head of People Partner, Immer Sinaga, selaku perwakilan perusahaan.
Masa kerja dalam perjanjian ditetapkan selama satu tahun, terhitung sejak 26 Oktober 2025 hingga 25 Oktober 2026, dengan gaji pokok sebesar Rp4.990.000 per bulan.
Dalam perjanjian tersebut, David ditempatkan sebagai Account Receivable Officer (ARO) di PT Bussan Auto Finance Area Office Batam, beralamat di Baloi Mas Asri Blok Intan Nomor 5 dan 6, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.
Sebelum 2 Februari 2026
Perselisihan disebut bermula dari persoalan pengalihan pembiayaan kredit satu unit mobil Toyota Calya tipe G berwarna merah dengan nomor polisi BP 1258 OM.
Menurut pengakuan David, ketika debitur baru mengalami kesulitan membayar angsuran dan meminta bantuan agar kendaraan tidak ditarik oleh pihak PT BAF Area Office Batam, dirinya membantu pembayaran angsuran untuk sementara waktu sambil menunggu kondisi keuangan debitur membaik.
David mengklaim tindakan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Ia juga menyatakan persoalan tersebut telah diklarifikasi secara internal sebelum perusahaan menerbitkan keputusan pengakhiran hubungan kerja.
2 Februari 2026
PT Kobus Smart Service menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan Nomor 07613/KSS/HR-IR/II/2026 tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ditandatangani Immer Sinaga.
Dalam surat keputusan tersebut, perusahaan menyebut adanya dugaan pelanggaran kewajiban pekerja, antara lain tidak melaporkan atau mengambil tindakan pencegahan terhadap hal yang dinilai membahayakan serta melakukan tindakan terkait barang atau fasilitas milik perusahaan, debitur, maupun mitra usaha tanpa melalui prosedur resmi.
Perusahaan menilai tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan PKWT Pasal 10 Ayat (3) huruf x, yang berkaitan dengan perbuatan yang disengaja dan merugikan perusahaan, klien, maupun pihak lain.
Surat keputusan itu juga mencantumkan ketentuan mengenai penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai aturan yang berlaku.
11 Juni 2026
Melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Serlina Gultom, S.H., M.H. & Partners, David menyampaikan surat somasi Nomor 012/SOM/KHSG/VI/2026 sekaligus mengajukan permintaan perundingan bipartit kepada perusahaan.
18 Juni 2026
PT Kobus Smart Service memberikan jawaban tertulis melalui Surat Nomor 275/HR-Legal/VI/2026.
Namun, berdasarkan keterangan pihak David, perundingan bipartit secara langsung belum terlaksana sehingga perselisihan tersebut belum mencapai kesepakatan.
1 Oktober 2026
Kuasa hukum David mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyelesaian Melalui Mediasi kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam melalui Surat Nomor 012/SP-KHSG/IX/2026.
Dalam permohonan tersebut, pihak David mengajukan sejumlah tuntutan penyelesaian hak ketenagakerjaan, meliputi:
– Penggantian sisa cuti sebanyak 12 hari kerja sebesar Rp1.996.000.
– Uang kompensasi sebesar Rp24.950.000.
– Upah sisa masa kontrak kerja sebesar Rp39.920.000.
Dengan demikian, total nilai tuntutan yang diajukan mencapai Rp66.866.000.
Perusahaan Memiliki Dasar Keputusan PHK, Pekerja Ajukan Tuntutan Hak
Berdasarkan dokumen yang tersedia, posisi PT Kobus Smart Service tercantum dalam surat keputusan pengakhiran hubungan kerja tertanggal 2 Februari 2026. Perusahaan mendasarkan keputusannya pada ketentuan dalam PKWT yang dinilai telah dilanggar oleh pekerja.
Sementara itu, David melalui kuasa hukumnya menempuh langkah somasi, meminta perundingan bipartit, hingga mengajukan pencatatan perselisihan hubungan industrial kepada Disnaker Kota Batam.
Perlu dicatat, dokumen yang diperoleh belum memuat secara terperinci substansi jawaban perusahaan tertanggal 18 Juni 2026. Selain itu, belum terdapat tanggapan resmi terbaru dari manajemen PT Kobus Smart Service, PT Bussan Auto Finance, maupun Disnaker Kota Batam mengenai tuntutan dan pengaduan yang disampaikan David.
David menegaskan bahwa dirinya berharap seluruh hak ketenagakerjaan yang dinilai masih menjadi kewajiban perusahaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, penyelesaian perkara ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam hubungan kerja alih daya, sekaligus memastikan proses penyelesaian perselisihan berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai mekanisme hukum ketenagakerjaan.
DPP LMB Kepri melalui Divisi SDM dan Ketenagakerjaan menyatakan siap mengawal proses pendampingan tersebut agar penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui jalur yang semestinya.







