Batammoranews.com, kamis 19 November 2026.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

BATAM – Peredaran rokok merek Manchester yang diduga tidak dilengkapi pita cukai di Kota Batam memasuki babak baru. Bea dan Cukai Batam melalui surat resminya menyatakan bahwa produk rokok Manchester berdasarkan lampiran yang disampaikan Solidaritas Perlawanan Wartawan Batam (SPWB) tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan dapat dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

Jawaban tersebut tertuang dalam surat Bea dan Cukai Batam Nomor S-16/KPU.2/KPU.205/2026 tertanggal 19 November 2026, sebagai respons atas surat klarifikasi SPWB Nomor 009/SPm/SPWB/VI/2026 tertanggal 18 November 2026.

Dalam surat tersebut, Bea dan Cukai Batam menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, barang kena cukai yang pelunasan cukainya menggunakan pita cukai wajib dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, produk rokok Manchester yang ditampilkan dalam lampiran surat SPWB dinyatakan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan dapat dikategorikan sebagai BKC ilegal.

Pernyataan resmi tersebut menjadi perhatian SPWB. Organisasi tersebut menilai persoalan peredaran rokok yang diduga ilegal tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga menyangkut potensi kerugian penerimaan negara serta pentingnya penelusuran terhadap pihak-pihak yang berada di balik rantai distribusinya.

Koordinator SPWB, Haris Dianto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada penerimaan jawaban tertulis dari Bea dan Cukai Batam. SPWB tengah menyiapkan langkah lanjutan dengan membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Kami akan menindaklanjuti jawaban resmi Bea dan Cukai Batam ini dengan membuat laporan polisi ke Polresta Barelang, menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Negeri Batam, serta meminta Bea dan Cukai melakukan penindakan dan pengusutan lebih lanjut. Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang-benderang, termasuk siapa pihak yang diduga mengendalikan peredaran rokok Manchester tersebut,” tegas Haris.

Haris juga menyebut nama Willy sebagai sosok yang menurut informasi dan dugaan yang diterima SPWB perlu didalami oleh aparat penegak hukum terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan peredaran rokok tersebut.

Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian melalui proses hukum. SPWB meminta aparat tidak hanya berfokus pada pedagang kecil atau pengecer, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pemasok, distributor, hingga pihak yang diduga mengendalikan peredaran produk tersebut.

“Jangan sampai yang di bawah terus menjadi sasaran penindakan, sementara pihak yang diduga menjadi pengendali justru tidak tersentuh. Kami mendesak aparat mengusut tuntas siapa pemodal, pemasok, distributor, dan pihak yang bertanggung jawab atas peredaran rokok tersebut,” lanjutnya.

Selain mendesak pengusutan jaringan distribusi, SPWB juga meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menurut Haris perlu ditelusuri terkait nama Willy.

Menurutnya, apabila ditemukan indikasi aliran dana yang bersumber dari tindak pidana, aparat perlu menelusuri asal-usul dana, transaksi keuangan, aset, serta pihak-pihak yang diduga menikmati hasil aktivitas tersebut.

“Kami meminta dugaan TPPU ini juga didalami. Jika memang ditemukan aliran dana yang bersumber dari aktivitas ilegal, jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan. Telusuri aliran uang dan aset yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut. Negara tidak boleh dirugikan, sementara pihak yang diduga menikmati keuntungan justru luput dari pemeriksaan,” tegasnya.

Bea Cukai Ungkap 7,8 Juta Batang BKC Ilegal Ditindak

Dalam surat yang sama, Bea dan Cukai Batam turut mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 pihaknya telah melakukan penindakan terhadap 7.805.321 batang Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, baik melalui operasi mandiri maupun operasi bersama aparat penegak hukum (APH) lainnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa peredaran barang kena cukai ilegal masih menjadi persoalan yang membutuhkan pengawasan dan penindakan berkelanjutan di Batam.

Namun, bagi SPWB, penindakan tidak cukup hanya diukur dari jumlah barang yang berhasil diamankan. Penelusuran terhadap sumber pasokan, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut juga dinilai penting.

SPWB berharap jawaban resmi Bea dan Cukai Batam menjadi pintu masuk bagi pengusutan yang lebih menyeluruh, bukan justru menjadi akhir dari persoalan.

Kini, perhatian tertuju kepada Polresta Barelang, Kejaksaan Negeri Batam, dan Bea dan Cukai Batam. SPWB meminta ketiga institusi tersebut menindaklanjuti informasi dan laporan yang akan disampaikan sesuai kewenangan masing-masing.

SPWB menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang nantinya terbukti terlibat.

Sebab, pemberantasan rokok ilegal tidak cukup hanya dengan menyita barang. Penegakan hukum juga harus mampu menelusuri jaringan distribusi, mengungkap aliran dana apabila terdapat indikasi tindak pidana, serta memastikan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.