Batammoranews.com, kamis 19 November 2026

Scroll Untuk Lanjut Membaca

BATAM — Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri
Poerbowo, S.I.K., M.M., membenarkan penahanan seorang wartawan berinisial H terkait perkara pemberitaan dugaan peredaran rokok ilegal merek Manchester tanpa pita cukai. Namun, di tengah penjelasan mengenai proses hukum terhadap wartawan tersebut, pertanyaan awak media mengenai substansi dugaan peredaran rokok yang menjadi objek pemberitaan justru belum terjawab secara tuntas.

Dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (19/11/2026), Agung menjelaskan bahwa perkara yang menjerat wartawan H berkaitan dengan pemberitaan yang disebut mencantumkan foto atau nama pelapor dan mengaitkannya dengan aktivitas penjualan rokok. Atas perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 483 ayat (1) huruf a terkait dugaan pengancaman dengan pencemaran. Agung juga menyebut pemberitaan yang menjadi objek perkara telah diturunkan atau di-*take down*.

Terkait pelapor yang diketahui bernama Wilianto atau akrab disapa Willi, pihak kepolisian menyebut bahwa yang bersangkutan merupakan perorangan. Saat awak media mempertanyakan latar belakang pelapor, kemungkinan keterkaitannya dengan pihak tertentu hingga informasi mengenai dugaan aliran transfer dana, Agung menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam pendalaman penyidik.

Namun, ketika awak media mengarahkan pertanyaan pada substansi pemberitaan, yakni dugaan peredaran dan penjualan rokok Manchester tanpa pita cukai, jawaban yang disampaikan Kasat Reskrim justru menitikberatkan pada kewenangan Bea Cukai.

“Terkait rokoknya juga, saya bilang saja di sini, itu akan kita tindak lanjuti juga. Namun perlu rekan-rekan ketahui, terkait Undang-Undang Kepabeanan itu domainnya Bea Cukai,” ujar Agung.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan peredaran rokok Manchester akan ditindaklanjuti. Namun, penjelasan mengenai langkah konkret, mekanisme koordinasi, maupun sejauh mana informasi tersebut telah ditelusuri belum disampaikan secara terperinci.

Agung juga menegaskan bahwa kepolisian bekerja berdasarkan laporan maupun pengaduan masyarakat, bukan melakukan tindakan secara semena-mena. Sementara ketika ditanya apakah sudah ada laporan resmi terhadap pihak atau pengusaha yang diduga menjalankan aktivitas penjualan rokok tersebut, pihak kepolisian menyebut hingga saat ini belum ada laporan yang masuk.

Kondisi ini menyisakan pertanyaan publik: jika informasi mengenai dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai telah menjadi perhatian dan disampaikan secara terbuka kepada aparat, sejauh mana tindak lanjut yang akan dilakukan? Sebab, persoalan tersebut tidak semestinya berhenti hanya karena belum adanya laporan resmi, apabila memang terdapat informasi awal yang dapat ditelaah oleh instansi berwenang sesuai mekanisme hukum.

Di sisi lain, proses hukum terhadap wartawan H juga harus berjalan secara objektif, transparan, dan tetap menghormati kemerdekaan pers. Apabila perkara tersebut berkaitan dengan produk jurnalistik, mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga patut menjadi perhatian.

Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan wartawan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, serta Pasal 11 yang mengatur kewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Ketentuan itu juga diperkuat Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers mengenai hak jawab dan hak koreksi. Oleh karena itu, redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kasat Reskrim Polresta Barelang, pihak Bea Cukai, Wilianto, maupun pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, atau koreksi demi menjaga akurasi dan keberimbangan pemberitaan.

Kini, publik menantikan bukan hanya kejelasan proses hukum terhadap wartawan H, tetapi juga realisasi tindak lanjut atas dugaan peredaran rokok Manchester tanpa pita cukai yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.