Batammoranews.com,selasa 17 November 2026
BATAM – Kuasa hukum wartawan Hirmawansyah, Jacobus Silaban, SH, mempertanyakan dasar hukum laporan yang dilayangkan Wilianto alias Willi terhadap kliennya. Ia menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam konstruksi perkara yang perlu dikaji secara cermat oleh aparat penegak hukum.
Jacobus meminta agar penanganan perkara tersebut dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait kesesuaian antara fakta pemeriksaan, unsur tindak pidana yang disangkakan, serta alat bukti yang digunakan.
Ia menjelaskan, perkara yang menjerat Hirmawansyah berkaitan dengan pemberitaan mengenai dugaan peredaran rokok ilegal merek Manchester yang disebut-sebut berpotensi merugikan negara.
Namun, dalam proses hukum yang berjalan, kliennya justru disangkakan dengan dugaan tindak pidana pengancaman. Kondisi tersebut menjadi salah satu poin yang dipersoalkan pihak kuasa hukum.
Berdasarkan keterangan Jacobus dengan merujuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Hirmawansyah disangkakan Pasal 483 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Menurutnya, penerapan pasal tersebut perlu diuji dengan memperhatikan pemenuhan setiap unsur tindak pidana, termasuk perbuatan konkret yang dituduhkan kepada kliennya.
Jacobus juga menyoroti keterangan dalam BAP nomor 9 dan nomor 26. Ia menyebut, dalam kedua bagian pemeriksaan tersebut, Hirmawansyah menyatakan tidak pernah bertemu, berkomunikasi, ataupun mengenal Wilianto alias Willi.
“Kalau kita bicara hubungan hukum, ya harus ada hubungan hukum karena ini tindak pidana. Tindak pidananya apa? Pengancaman. Ada tidak si Himawan ini pernah melakukan pengancaman terhadap si Wili ini?” ujar Jacobus.
Menurut Jacobus, dugaan pengancaman harus didukung uraian peristiwa dan alat bukti yang jelas. Karena itu, ia mempertanyakan tindakan atau komunikasi seperti apa yang menjadi dasar laporan terhadap kliennya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak melihat adanya perbuatan konkret yang dapat menghubungkan Hirmawansyah dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dilaporkan.
“Kami menegaskan bahwa klien kami sama sekali tidak pernah melakukan tindakan pengancaman ataupun kontak apa pun dengan pelapor. Karena itu, kami menilai laporan Willi tidak berdasar, cacat hukum, dan harus dinyatakan batal demi hukum,” tegasnya.
Atas dasar tersebut, Jacobus meminta aparat penegak hukum menelaah kembali laporan, keterangan para pihak, serta kesesuaian penerapan pasal dengan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
Pihak kuasa hukum berharap perkara tersebut dapat dihentikan apabila hasil pemeriksaan memang tidak menemukan terpenuhinya unsur tindak pidana yang disangkakan.
Di sisi lain, perkara ini turut menjadi perhatian karena berawal dari pemberitaan mengenai dugaan peredaran rokok ilegal merek Manchester. Konteks tersebut dinilai penting untuk ditelusuri agar penanganan perkara tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengabaikan prinsip perlindungan terhadap kemerdekaan pers.
Meski demikian, ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam perkara tersebut tetap harus ditentukan berdasarkan proses hukum, fakta, dan alat bukti yang sah oleh pihak berwenang.
Hingga berita ini disusun, keterangan yang diperoleh berasal dari pihak kuasa hukum Hirmawansyah. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dan tanggapan dari Wilianto alias Willi maupun pihak kepolisian guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Redaksi terbuka untuk memuat hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
(TIM)







