Batammoranews.com, Kamis 16 Juli 2026
Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mempercepat langkah penanganan kapal asing yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia sebagai upaya mencegah potensi kerugian negara sekaligus memperkuat kedaulatan maritim nasional.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (14/7).
Rapat tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait guna menyamakan langkah dalam penanganan bangkai kapal asing, khususnya MT Silver Sincere yang tenggelam di perairan Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono menegaskan bahwa percepatan penanganan bangkai kapal tidak hanya bertujuan menjaga keselamatan pelayaran, tetapi juga melindungi lingkungan laut serta kepentingan nasional.
“Kita berupaya mempercepat penanganan bangkai kapal MT Silver Sincere, sekaligus meminimalkan risiko terhadap keselamatan pelayaran, lingkungan laut, dan kepentingan nasional,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi faktor penting mengingat pengelolaan keamanan laut melibatkan berbagai instansi dengan kewenangan yang berbeda. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan mekanisme penanganan yang lebih cepat, terpadu, efektif, dan memiliki kepastian hukum.
Dalam rapat tersebut juga dibahas penyusunan pola koordinasi nasional yang dapat menjadi acuan penanganan kapal asing tenggelam di wilayah perairan Indonesia pada masa mendatang. Model penanganan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian prosedur, mempercepat proses evakuasi, serta menghindari tumpang tindih kewenangan antarinstansi.
MT Silver Sincere diketahui tenggelam di perairan Kabupaten Bintan pada 12 Januari 2025 dengan membawa sekitar 1.000 ton limbah minyak (waste oil). Berdasarkan hasil verifikasi Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), lokasi tenggelamnya kapal berada di wilayah kedaulatan Indonesia.
Setelah dilakukan serangkaian survei, bangkai kapal berhasil ditemukan pada Maret 2025 dalam kondisi telah bergeser sekitar 13 mil laut dari titik awal tenggelam. Pergeseran tersebut dinilai berpotensi mengganggu keselamatan navigasi pelayaran, mengancam infrastruktur bawah laut, serta menimbulkan risiko terhadap lingkungan hidup apabila tidak segera ditangani.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap proses evakuasi dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keamanan laut nasional sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim.
