Batammoranews.com, Senin 2 Maret 2026
Batam, Kepri – Media sosial dihebohkan dengan beredarnya surat terbuka yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Surat tersebut ditulis oleh seorang warga Batam bernama Akhiruddin Syah Purba dan diunggah melalui akun Facebook pribadinya.
Dalam suratnya, Akhiruddin menyoroti kebijakan penggratisan SPP di tingkat SMA/SMK Negeri. Ia menyampaikan usulan bernada satire agar pemerintah mempertimbangkan kembali penerapan SPP, menyusul adanya informasi salah satu SMK Negeri di Batam yang melalui rapat komite membuka sumbangan sukarela (infak) kepada wali murid untuk membayar gaji guru honorer.
Menurut Akhiruddin, kebijakan penggratisan SPP menjadi kontradiktif apabila di lapangan sekolah tetap meminta kontribusi dari orang tua siswa untuk menutupi kebutuhan operasional, termasuk gaji tenaga pendidik honorer.
Berikut kutipan isi surat terbuka tersebut:
*“Kepada Gubernur Kepri Yang Terhormat,
Bpk H. Ansar Ahmad, SE., MM
Di Dompak.Izin sekadar saran, Pak.
Baiknya diterapkan saja lagi SPP untuk Sekolah SMU/SMK Negeri.Daripada digratiskan SPP-nya, tapi ada sekolah melalui rapat komite membuka sumbangan sukarela (infak) ke wali murid untuk bayar gaji guru honorer.
Buat apa gagah-gagahan menggratiskan SPP, kalau akhirnya tetap meminta wali murid menanggung gaji guru honorer.
Demikian usulan saya, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.”*
Ttd,
Warga Batam – Kepri (ASP)
Surat tersebut menuai beragam tanggapan dari warganet. Sebagian menilai usulan itu sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pendidikan, sementara yang lain berharap pemerintah segera memberikan klarifikasi.
Menanggapi hal itu, Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Provinsi Kepulauan Riau, Ismail, turut angkat bicara. Ia menyayangkan apabila benar terdapat pungutan atau sumbangan yang dibebankan kepada wali murid untuk membayar gaji guru honorer di sekolah negeri.
“Ini sangat disayangkan. Kebijakan seperti itu kurang tepat dan bisa mencoreng nama baik serta kinerja Pemerintah Provinsi Kepri,” ujar Ismail.
Menurutnya, gaji guru honorer di sekolah negeri seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan dibebankan kepada orang tua siswa.
“Apalagi ini sekolah negeri. Pemprov harus mampu menyelesaikan persoalan ini dan tidak membebankan nya lagi kepada wali murid,” tegasnya.
Ismail juga meminta Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi pembayaran gaji guru honorer.
“Ini menyangkut masa depan generasi bangsa dalam dunia pendidikan. Harus ada solusi yang jelas dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” tambahnya.
Ia menilai, jika memang terdapat keterbatasan anggaran, maka perlu evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penggratisan SPP agar tidak menimbulkan kebingungan atau beban terselubung bagi orang tua siswa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terkait polemik tersebut.
____AMB____
Redaksi Batammoranews.com
