Batammoranews.com, selasa 17 November 2026
PERNYATAAN SIKAP
ORMAS PANGlIMA BUNGSU LASKAR BOEDAK MELAYU NUSANTARA
Menyikapi Dugaan Penjebakan Wartawan dan Dugaan Peredaran Rokok Ilegal di Batam
PENEGAKAN HUKUM HARUS TRANSPARAN, ADIL, DAN TIDAK BOLEH MENINGGALKAN PERSOALAN UTAMA
Batam – Panglima Bungsu menyampaikan perhatian serius terhadap pemberitaan mengenai dugaan penjebakan seorang wartawan di Batam yang dikaitkan dengan penerimaan uang sebesar Rp10 juta, setelah sebelumnya muncul pemberitaan mengenai dugaan peredaran rokok ilegal merek Manchester.
Kami memandang bahwa persoalan ini harus ditempatkan secara proporsional dan disikapi dengan kejernihan berpikir. Tidak boleh ada pihak yang terlebih dahulu dinyatakan bersalah hanya berdasarkan pemberitaan, opini, ataupun asumsi yang belum teruji melalui proses hukum.
Panglima Bungsu menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun, kami juga menegaskan bahwa setiap proses penegakan hukum harus berjalan secara transparan, objektif, profesional, serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
PERTAMA, mengenai dugaan peristiwa yang melibatkan wartawan.
Apabila terdapat dugaan tindak pidana pemerasan atau pengancaman, aparat penegak hukum tentu memiliki kewenangan untuk mengusutnya. Akan tetapi, seluruh unsur tindak pidana harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, bukan semata-mata berdasarkan terjadinya penyerahan atau penerimaan sejumlah uang.
Kami memandang penting untuk mengungkap secara terang siapa yang pertama kali menginisiasi transaksi, bagaimana komunikasi antara para pihak berlangsung, siapa yang menawarkan maupun meminta uang, serta apakah benar terdapat unsur ancaman atau pemaksaan.
Dugaan adanya skenario, rekayasa, ataupun penjebakan juga harus diuji secara objektif. Tidak boleh ada rekayasa dalam proses penegakan hukum, tetapi pada saat yang sama tidak boleh pula ada pihak yang berlindung di balik profesi untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
KEDUA, mengenai dugaan peredaran rokok ilegal yang menjadi latar belakang persoalan.
Panglima Bungsu mengingatkan agar perhatian publik dan aparat penegak hukum tidak berhenti hanya pada dugaan tindak pidana yang melibatkan wartawan.
Kita tidak boleh melupakan bahwa persoalan ini bermula dari adanya pemberitaan mengenai dugaan peredaran rokok ilegal merek Manchester.
Dugaan peredaran rokok ilegal merupakan persoalan serius yang menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerimaan negara dari sektor cukai, persaingan usaha yang sehat, serta pengawasan terhadap distribusi barang kena cukai.
Oleh karena itu, kami mendorong aparat penegak hukum dan instansi berwenang, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk melakukan penelusuran secara profesional terhadap dugaan tersebut.
Perlu diungkap dari mana asal barang, siapa pihak yang memproduksi atau memasukkan, siapa distributor dan jaringan peredarannya, bagaimana jalur distribusinya, serta apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
Jangan sampai proses hukum terhadap pihak yang memberitakan justru membuat substansi persoalan awal kehilangan perhatian.
Apabila memang ditemukan pelanggaran, siapa pun pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, tanpa memandang kedudukan, kekuatan ekonomi, ataupun pengaruhnya.
KETIGA, mengenai perlindungan terhadap kebebasan pers dan profesi jurnalistik.
Panglima Bungsu berpandangan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan demokrasi dan pengawasan terhadap kepentingan publik.
Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Namun, kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas. Profesi jurnalistik juga harus dijalankan berdasarkan kode etik, independensi, profesionalitas, dan tanggung jawab.
Kami menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap kegiatan jurnalistik yang sah. Sebaliknya, apabila terdapat dugaan penyalahgunaan profesi untuk melakukan tindak pidana, hal tersebut juga harus diproses secara adil berdasarkan hukum.
KEEMPAT, dorongan terhadap penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.
Panglima Bungsu meminta agar aparat penegak hukum:
1. Mengungkap secara menyeluruh kronologi peristiwa dan hubungan komunikasi antara seluruh pihak yang terlibat.
2. Memastikan keabsahan, keutuhan, dan relevansi alat bukti, termasuk bukti elektronik serta transaksi keuangan.
3. Menelusuri dugaan peredaran rokok ilegal yang menjadi latar belakang pemberitaan secara independen dan tidak tebang pilih.
4. Menjamin hak-hak hukum setiap pihak, termasuk hak atas pendampingan penasihat hukum dan asas praduga tidak bersalah.
5. Menghindari segala bentuk rekayasa, tekanan, intervensi, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.
PENDAPAT HUKUM
ANDI MS & PARTNERS
Law.Business.Advisory
Sebagai penasihat hukum Panglima Bungsu, ANDI MS & Partners memandang bahwa perkara ini harus dianalisis melalui dua kepentingan hukum yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan secara faktual.
Pertama, dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan transaksi uang antara wartawan dan pihak pengusaha. Kedua, dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peredaran barang kena cukai yang menjadi objek pemberitaan awal.
Dalam perspektif hukum pidana, penerimaan sejumlah uang tidak serta-merta membuktikan terpenuhinya unsur pemerasan ataupun pengancaman. Harus dibuktikan adanya perbuatan, kesengajaan, sarana pemaksaan sebagaimana ditentukan undang-undang, serta tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Ketentuan Pasal 482 dan Pasal 483 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP harus dibaca sesuai unsur masing-masing dan tidak boleh diterapkan secara serampangan.
Di sisi lain, Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta pemaknaan konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 harus menjadi perhatian dalam menilai tindakan hukum terhadap wartawan yang menjalankan kegiatan jurnalistik secara sah.
Sementara itu, dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai atau pelanggaran ketentuan cukai lainnya harus diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
Kami berpandangan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan tidak boleh hanya berorientasi pada pihak yang berada di ujung suatu peristiwa, tetapi juga harus menelusuri sumber persoalan, rangkaian perbuatan, dan seluruh pihak yang secara hukum patut dimintai pertanggungjawaban.
Hukum tidak boleh digunakan untuk membungkam kontrol sosial, tetapi profesi dan kebebasan pers juga tidak boleh dijadikan sarana untuk melakukan tindakan melawan hukum.
PENUTUP
Panglima Bungsu tidak sedang membenarkan ataupun menyalahkan pihak tertentu. Kami berdiri pada prinsip bahwa hukum harus bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan kekuasaan, tekanan, ataupun kepentingan kelompok.
Kami ingin memastikan bahwa dugaan terhadap wartawan diperiksa secara objektif, dugaan penjebakan ditelusuri secara serius, dan dugaan peredaran rokok ilegal tidak dibiarkan tenggelam di tengah polemik yang berkembang.
Jangan sampai orang yang mengungkap dugaan pelanggaran justru menjadi satu-satunya pihak yang diperiksa, sementara dugaan pelanggaran yang menjadi awal persoalan tidak pernah diungkap secara tuntas.
Namun, jangan pula ada pihak yang menggunakan isu kebebasan pers untuk menghindari pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan tindak pidana.
Kami percaya bahwa keadilan hanya dapat terwujud apabila hukum ditegakkan secara transparan, setara, profesional, dan tanpa pandang bulu.
PANGlIMA BUNGSU LASKAR BOEDAK MELAYU NUSANTARA di KETUA : AL AMIN ( Bungsu amin)
Menjaga Kepentingan Masyarakat, Mengawal Keadilan.
Didukung oleh:
ANDI MS & PARTNERS Law.Business.Advisory Penasihat Hukum Ormas Panglima Bungsu Laskar Boedak Melayu Nusantara







