Batammoranews.com, selasa 10 november 2026
Jakarta – Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik setelah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia membenarkan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah menggelar pertemuan pada Selasa pagi.
Menurut Prasetyo, pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas perkembangan situasi politik dan hukum yang belakangan menjadi perhatian publik, terutama berkaitan dengan dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.
Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang berkembang mengenai respons Presiden Prabowo terhadap niat tersebut. Ia menegaskan tidak benar apabila disebutkan bahwa Presiden telah menyampaikan penolakan terhadap keinginan Gibran.
Sebaliknya, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran dalam menghadapi persoalan yang tengah berkembang.
Selain menyampaikan niat pengunduran diri, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Gibran menghadapi polemik yang terus berkembang di ruang publik.
Gibran Buka Suara, Tegaskan Hormati Aspirasi Masyarakat
Tidak hanya melalui keterangan Istana, Gibran juga memberikan pernyataan langsung kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam keterangannya, Gibran menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika yang sedang berlangsung.
Ia mengaku tidak menginginkan persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Gibran juga mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo membahas persoalan riwayat pendidikan yang belakangan menjadi sorotan.
Menurut Gibran, Presiden memberikan sejumlah masukan, termasuk menyarankan agar dirinya tetap menghadapi proses persidangan di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Selain itu, Gibran menyebut adanya saran untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah guna mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Polemik Hukum dan Tekanan Politik Menguat
Persoalan dokumen pendidikan Gibran sebelumnya menjadi perhatian setelah muncul dinamika hukum melalui putusan MK dan MA yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
Perkembangan tersebut kemudian memunculkan berbagai respons dari masyarakat maupun kalangan politik.
Bahkan, isu tersebut turut bergulir di lingkungan DPR RI. Sejumlah anggota dewan dari beberapa fraksi dikabarkan mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti persoalan yang menyangkut Wakil Presiden.
Di tengah perkembangan itu, langkah Gibran menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo semakin menambah perhatian terhadap situasi politik nasional.
Namun, penting dipahami bahwa penyampaian niat atau permohonan pengunduran diri tidak serta-merta menjadikan jabatan Wakil Presiden berakhir.
Proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, sementara ketentuan mengenai pengunduran diri Wakil Presiden juga diatur dalam Pasal 8 UUD 1945.
Istana Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan
Di tengah berkembangnya persoalan tersebut, pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa dinamika politik yang terjadi tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan.
Presiden Prabowo tetap memimpin jalannya pemerintahan dan memastikan berbagai program serta pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada perkembangan proses hukum yang akan ditempuh Gibran, tindak lanjut atas niat pengunduran dirinya, serta bagaimana dinamika politik di DPR akan berjalan.
Hingga keterangan Istana disampaikan pada Selasa (10/11/2026), belum ada pengumuman resmi bahwa pengunduran diri Gibran telah berlaku atau bahwa dirinya telah diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan selanjutnya masih menunggu proses dan keputusan sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku.
