Batammoranews.com, selasa 17 November 2026

Scroll Untuk Lanjut Membaca

BATAM — Penahanan seorang wartawan berinisial H setelah melakukan pertemuan dengan seseorang yang mengaku sebagai pemilik rokok merek Manchester, yang berdasarkan informasi disebut memiliki hubungan dengan seseorang bernama Willy, memunculkan perhatian dan keprihatinan di kalangan insan pers Kota Batam.

Merespons persoalan tersebut, Solidaritas Perlawanan Wartawan Batam (SPWB) menyatakan akan mengambil langkah hukum dan menggelar aksi damai. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap wartawan H sekaligus mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan jaringan peredaran rokok ilegal merek Manchester di Batam.

Salah satu Koordinator SPWB, Ismail Ratusimbangan, menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat berencana melaporkan seseorang bernama Willy kepada aparat penegak hukum. Pelaporan tersebut dimaksudkan agar informasi mengenai dugaan keterkaitan yang bersangkutan dengan aktivitas peredaran rokok ilegal dapat diklarifikasi dan diperiksa berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Selain menempuh jalur hukum, SPWB juga merencanakan aksi damai dengan menyampaikan aspirasi kepada Polresta Barelang dan Bea Cukai Batam.

Dalam aksi tersebut, SPWB akan membawa sejumlah tuntutan, terutama meminta aparat agar penanganan perkara tidak berhenti pada proses hukum terhadap wartawan H. Aparat juga didesak menelusuri asal-usul barang, pihak-pihak yang diduga terkait, serta kemungkinan adanya jaringan distribusi rokok Manchester yang menjadi objek persoalan.

“Jangan sampai penegakan hukum hanya terlihat tegas ketika berhadapan dengan wartawan, tetapi tidak menunjukkan keseriusan yang sama dalam menelusuri dugaan pelanggaran yang menjadi objek persoalan ini. Hukum harus berlaku sama bagi siapa pun, tanpa pandang bulu,” tegas Ismail.

Menurut Ismail, perkembangan kasus tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka oleh aparat penegak hukum.

Pasalnya, wartawan H saat ini disebut telah menjalani penahanan di Rutan Polresta Barelang, sementara informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak lain dalam persoalan rokok Manchester masih membutuhkan penjelasan dan pendalaman lebih lanjut.

SPWB mempertanyakan sejauh mana proses penyelidikan terhadap dugaan peredaran rokok ilegal tersebut telah dilakukan. Apakah aparat juga akan menelusuri pihak-pihak yang disebut dalam rangkaian peristiwa, termasuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi dan bukti yang cukup?

SPWB menegaskan bahwa langkah yang mereka rencanakan bukan bertujuan menempatkan seseorang di atas hukum ataupun meminta aparat mengabaikan proses hukum terhadap wartawan H.

Sebaliknya, mereka meminta agar seluruh rangkaian peristiwa diperiksa secara objektif, transparan, profesional, dan tidak diskriminatif. Setiap pihak yang memiliki keterkaitan harus memperoleh perlakuan hukum yang sama berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.

Perhatian publik kini tertuju pada langkah Polresta Barelang dan Bea Cukai Batam dalam memberikan penjelasan serta menindaklanjuti dugaan peredaran rokok ilegal tersebut.

SPWB juga mempertanyakan apakah penelusuran akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari asal barang, jalur distribusi, pihak yang diduga menguasai atau memperdagangkan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang mendukung.

Bagi SPWB, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut nasib seorang wartawan yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Lebih jauh, persoalan tersebut berkaitan dengan kebebasan pers, perlindungan terhadap kerja jurnalistik, transparansi penegakan hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

SPWB menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum. Mereka berharap aparat tidak hanya memberikan perhatian terhadap satu sisi perkara, tetapi juga menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang muncul dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Kini, publik menunggu tindak lanjut konkret dari aparat penegak hukum. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, siapa pun pihak yang terindikasi terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Setiap pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk ketika berhadapan dengan perkara yang berkaitan dengan kebebasan pers.

(Tim)