Batammoranews.com, Senin 16 November 2026

Scroll Untuk Lanjut Membaca

BATAM – Dugaan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang wartawan berinisial H di kawasan Tiban, Kota Batam, menjadi perhatian sejumlah organisasi. Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kota Batam meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, transparan, dan objektif dengan tidak hanya berfokus pada dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada wartawan tersebut.

Perkara yang disebut berkaitan dengan pemberitaan mengenai dugaan peredaran rokok ilegal itu dinilai perlu ditelusuri dari berbagai sisi, termasuk rangkaian peristiwa yang mendahului penangkapan serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.

Ketua ASWIN Batam, Harris Dianto, menegaskan bahwa organisasinya akan mengawal perkembangan perkara hingga seluruh fakta terungkap. Ia juga meminta agar legalitas aktivitas usaha pihak pengusaha berinisial W, yang disebut sebagai pelapor, turut ditelusuri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Harris, pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara ini penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan objektif dan tidak menimbulkan kesan tebang pilih.

“Kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Legalitas pengusaha W juga harus diperiksa. Jangan sampai proses hukum hanya melihat satu sisi, sementara persoalan yang menjadi latar belakang kejadian tidak ikut ditelusuri,” tegas Harris Dianto, Senin (16/11/2026).

Berdasarkan informasi dan kronologi yang dihimpun, peristiwa tersebut bermula ketika H dihubungi seseorang yang diduga memiliki keterkaitan dengan pengusaha berinisial W untuk melakukan pertemuan di kawasan Tiban.

Dalam pertemuan tersebut, H diduga menerima uang sebesar Rp10 juta. Selain itu, terdapat informasi mengenai adanya janji pemberian uang lanjutan sebesar Rp65 juta pada hari berikutnya.

Namun, sekitar lima hingga sepuluh menit setelah penyerahan uang tersebut, H diamankan oleh petugas Unit Jatanras Polresta Barelang.

Dalam informasi yang berkembang, pengusaha berinisial W disebut sebagai pihak yang melaporkan dugaan pemerasan. Meski demikian, hubungan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, latar belakang pertemuan, serta rangkaian peristiwa sebelum penyerahan uang masih perlu didalami untuk memperoleh gambaran perkara secara utuh.

Sorotan terhadap kasus ini juga datang dari Ketua Elang Hitam Indonesia, Darmawan Alamsyah. Ia mempertanyakan latar belakang laporan yang berujung pada penangkapan wartawan berinisial H.

Darmawan berpandangan bahwa rangkaian komunikasi, proses pertemuan, hingga persoalan yang mendahului kejadian tersebut perlu diungkap secara menyeluruh. Menurutnya, penanganan perkara tidak cukup hanya melihat adanya penyerahan uang, tetapi juga harus memperhatikan konteks dan kronologi yang melatarbelakanginya.

“Tidak segampang itu melaporkan seseorang dengan dugaan pemerasan. Tentu harus dilihat apa penyebab dan bagaimana awal mula persoalannya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DPW Kepulauan Riau, Ismail Ratusimbangan, turut menyampaikan pandangannya terkait persoalan tersebut.

Ia meminta aparat penegak hukum bersama Bea Cukai menelusuri dugaan aktivitas usaha ilegal yang dikaitkan dengan pihak pengusaha bernama Willi atau Willianto.

“Diminta kepada aparat dan Bea Cukai untuk menangkap Willi/Willianto karena dia adalah oknum pengusaha ilegal,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Ismail yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pembuktian oleh instansi berwenang.

Di sisi lain, kuasa hukum wartawan berinisial H, Jacobus Silaban, S.H., menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam pelaporan yang menjadi dasar perkara tersebut. Ia juga mempertanyakan identitas dan hubungan antara kliennya dengan pihak yang disebut sebagai pelapor.

Jacobus mengungkapkan bahwa dirinya telah menanyakan langsung kepada H mengenai apakah kliennya mengenal pelapor yang disebut dengan sapaan Willi atau nama Willianto.

“Saya sudah tanyakan kepada klien saya apakah mengenal pelapor atas nama Willi/Willianto tersebut. Klien saya menjawab bahwa dalam BAP tidak mengenal pelapor. Menurut penilaian saya, hal ini menimbulkan kejanggalan yang perlu didalami dan menjadi dasar untuk menguji keabsahan proses hukum yang berjalan,” terang Jacobus.

Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan, termasuk untuk menguji hubungan antara pelapor, pihak yang terlibat dalam pertemuan, serta dasar pelaporan terhadap kliennya.

Meski demikian, penilaian mengenai sah atau tidaknya proses hukum maupun unsur tindak pidana yang disangkakan merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh.

ASWIN Batam kembali menegaskan bahwa dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada H tetap harus diproses sesuai prosedur dan ketentuan hukum. Namun, setiap dugaan pelanggaran lain yang muncul dan memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut juga perlu ditelusuri secara profesional.

Organisasi tersebut berharap penanganan perkara ini dapat mengungkap seluruh rangkaian kejadian secara terang, termasuk latar belakang pelaporan, hubungan para pihak, serta dugaan aktivitas usaha yang menjadi perhatian publik.

Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan secara transparan, proporsional, dan berkeadilan tanpa mengabaikan hak-hak setiap pihak yang terlibat.

(TIM)