Batammoranews.com, Minggu 15 November 2026

Scroll Untuk Lanjut Membaca

BATAM – Forum Cendekia Muda Melayu menyampaikan aspirasi agar Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, dapat dipertimbangkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

Aspirasi tersebut disampaikan Kadarisman dengan sejumlah pertimbangan, mulai dari hubungan politik Sufmi Dasco dengan Presiden Prabowo, pengalaman panjang di parlemen, latar belakang akademik, hingga kemampuannya membangun komunikasi dengan berbagai kelompok politik dan elemen masyarakat.

“Prof. Dasco memiliki hubungan politik yang panjang dengan Presiden Prabowo. Selain menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, beliau juga dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Presiden Prabowo yang telah mendampingi perjalanan politiknya selama bertahun-tahun,” ujar Kadarisman kepada media di kawasan Batam Center, Minggu (15/11/2026).

Menurut Kadarisman, loyalitas, pengalaman, serta kemampuan menjaga komunikasi politik merupakan sejumlah aspek penting yang patut menjadi pertimbangan dalam menentukan sosok yang mendampingi kepala negara.

Dari sisi pengalaman legislatif, Sufmi Dasco Ahmad telah tiga periode menjabat sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III. Perolehan suaranya dalam pemilihan legislatif juga menunjukkan tren peningkatan, yakni 56.323 suara pada 2014, 99.002 suara pada 2019, dan 119.692 suara pada 2024.

Selain itu, Dasco telah dua periode menduduki jabatan Wakil Ketua DPR RI. Pada periode 2019–2024, ia mengoordinasikan bidang ekonomi dan keuangan. Sementara pada periode 2024–2029, ia bertugas mengoordinasikan bidang politik dan keamanan.

Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memahami proses legislasi, penganggaran, serta hubungan kelembagaan antara legislatif dan eksekutif.

**Soroti Latar Belakang Akademik dan Hukum**

Tidak hanya pengalaman politik, Kadarisman juga menyoroti latar belakang pendidikan Sufmi Dasco Ahmad.

Politikus Partai Gerindra tersebut memiliki latar belakang pendidikan teknik elektro dan kemudian melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar doktor di bidang ilmu hukum.

Pada 2022, Dasco dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan. Ia juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) periode 2020–2025 serta memiliki pengalaman sebagai dosen di sejumlah perguruan tinggi.

Menurut Kadarisman, latar belakang akademik dan hukum tersebut menjadi salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan dalam melihat kapasitas Dasco untuk turut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kemampuan membangun komunikasi lintas partai politik dan kelompok masyarakat juga menjadi pertimbangan lain yang disampaikan Forum Cendekia Muda Melayu.

Kadarisman mencontohkan sejumlah aktivitas Dasco sepanjang 2026, di antaranya keterlibatan dalam pembahasan regulasi ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta memimpin rapat kerja yang membahas perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital.

Lebih lanjut, Kadarisman menyebut aspirasi untuk mendorong Dasco juga disuarakan oleh sejumlah elemen masyarakat, organisasi mahasiswa, kalangan ulama, serta kelompok pendukung di berbagai daerah.

Ia menilai dorongan tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat daerah yang melihat kontribusi Dasco dalam perjalanan politik Partai Gerindra, termasuk dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Meski demikian, Kadarisman menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan aspirasi politik yang disampaikan Forum Cendekia Muda Melayu dan belum menjadi keputusan resmi mengenai sosok yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden.

**Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden**

Terkait mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Presiden menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna. MPR kemudian memilih satu nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.

Dengan demikian, aspirasi Forum Cendekia Muda Melayu yang mendorong Sufmi Dasco Ahmad agar dipertimbangkan sebagai Wakil Presiden pengganti masih berada dalam ranah dinamika dan aspirasi politik.

Adapun proses pengisian jabatan tersebut tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku, dengan kewenangan pengusulan dua nama calon berada pada Presiden Prabowo Subianto dan pemilihan dilakukan oleh MPR.⁹