Batammoranews.com, Rabu 11 November 2026
JAKARTA — Peta politik nasional kembali menjadi perhatian publik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026).
Informasi ini dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyampaikan bahwa Gibran telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo.
Pemberitaan Reuters pada Rabu (11/11/2026) juga mengungkapkan bahwa Budi Arie membenarkan penyerahan surat tersebut. Reuters memperoleh keterangan dari dua sumber di lingkungan MPR bahwa surat pengunduran diri Gibran dijadwalkan diserahkan kepada lembaga tersebut pada Kamis pagi (12/11/2026).
Sementara itu, Katadata melaporkan bahwa Gibran dikabarkan telah menandatangani surat pengunduran diri dan akan menyerahkannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Meski demikian, hingga Rabu malam, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum menerima pemberitahuan maupun surat resmi terkait pengunduran diri tersebut.
Pernyataan Muzani menjadi catatan penting bahwa proses pengunduran diri belum dapat dianggap selesai secara kelembagaan sebelum surat resmi diterima dan mekanisme konstitusional dijalankan.
Polemik Dokumen Pendidikan dan Tekanan Politik DPR
Kabar pengunduran diri Gibran muncul di tengah meningkatnya tekanan politik menyusul polemik dokumen pendidikan yang menjadi salah satu persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Mahkamah Agung melalui putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan Subhan Palal dan menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Dalam amar putusannya, MA memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Putusan ini menjadi salah satu perkembangan hukum yang memperbesar sorotan terhadap persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Sebelumnya, Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Gibran juga menyampaikan bahwa dirinya menghormati kritik dan masukan masyarakat serta tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Gibran menyebut Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran terkait langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menghadapi persoalan dokumen pendidikannya.
Namun, keterangan mengenai saran Presiden tersebut kemudian mendapat bantahan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, sebagaimana diberitakan Katadata. Perbedaan keterangan ini juga menjadi bagian dari dinamika pemberitaan yang berkembang.
120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah persoalan tersebut, tekanan politik di parlemen turut menguat.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Jumlah tersebut terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 Golkar, 11 Gerindra, 19 NasDem, 18 PKB, 28 PKS, satu PAN, dan 18 Demokrat.
Menurut Saan, jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan minimal pengajuan hak menyatakan pendapat karena melibatkan lebih dari 25 anggota DPR dan berasal dari lintas fraksi.
Berdasarkan keterangan resmi DPR RI, usulan tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme kelembagaan.
Perlu ditegaskan, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat bukan berarti proses pemakzulan telah diputuskan. Masih terdapat tahapan pembahasan dan mekanisme konstitusional yang harus dilalui.
Bagaimana Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden?
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden harus disampaikan secara tertulis kepada MPR.
Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang dalam waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran diproses sesuai ketentuan tersebut, tahapan berikutnya akan melibatkan MPR dan Presiden dalam mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.
Kini, perhatian publik tertuju pada kepastian penyerahan surat pengunduran diri kepada MPR serta sikap resmi Presiden Prabowo Subianto.
Perkembangan ini bukan hanya menyangkut posisi politik Gibran, tetapi juga menyangkut proses ketatanegaraan dan stabilitas pemerintahan nasional.
Publik menantikan kejelasan apakah surat tersebut benar-benar telah diserahkan kepada MPR, bagaimana sikap resmi lembaga negara, serta bagaimana kelanjutan proses pengisian jabatan Wakil Presiden apabila pengunduran diri tersebut diproses sesuai konstitusi.
(Redaksi)
